Perbedaan SPDN dengan SPLN

Apakah perbedaan SPDN dan SPLN? SPDN adalah singkatan dari Subjek Pajak Dalam Negeri dan SPLN adalah singkatan dari Subjek Pajak Luar Negeri. SPDN dan SPLN mempunyai perbedaan yang menonjol pada pemenuhan kewajiban pajaknya. Apakah Anda tau perbedaannya? berikut ini penjelasannya.

Subjek Pajak Dalam Negeri

  • Ruang lingkup penghasilan yang dapat dikenakan pajak SPDN meliputi penghasilan yg diterima atau diperoleh dari dalam negeri (Indonesia) maupun dari Luar Indonesia (World Wide Income)
  • Dasar Pengenaan Pajak SPDN mengenakan pph berdasarkan penghasilan netto (Penghasilan Kena Pajak) dengan atau dari tariff umum.
  • Tarif Pajak SPDN meliputi
    • a. Tarif Umum PPh (pasal 17) yaitu
      – Tarif tunggal 28%.
      – WP Badan. 5%, 15%, 25%, dan 30% WP OP.
    • b. Dikenakan Tarif PPh. Final (Pasal 4 ayat 2).
  • Kewajiban memiliki NPWP SPDN adalah wajib.
  • Kewajiban Penyampaian SPT SPDN adalah wajib menyampaikan SPT Masa maupun Tahunan.
  • Pembayaran Pajak Tahun Berjalan SPDN adalah angsuran dari PPh yang terutang pada akhir tahun, kecuali yang Final.
  • Subjek Pajak Orang Pribadi SPDN akan mendapat pengurangan beban PTKP.
  • Mempuyai hak untuk mengajukan keberatan dan Banding SPDN.
  • Diwajibkan menyelenggarakan Pembukuan dan Pencatatan SPDN.

Penjelasan

Subjek pajak dalam negeri telah ditentukan berdasarkan domisili pendiriannya atau lamanya suatu aktivitas bisnis tersebut berjalan dan dilakukan di Indonesia.

Subjek pajak dalam negeri dapat berupa orang atau perorangan, badan dan warisan yang belum dibagi-bagi. Jika orang perorangan dilahirkan di Indonesia atau telah tinggal selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau berniat untuk tinggal lama di Indonesia, maka dia sudah bisa disebut sebagai subjek pajak pribadi dalam negeri.

Begitu juga dengan beberapa badan. Suatu badan sudah dapat disebut sebagai subjek pajak dalam negeri ketika telah didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia selama lebih dari 183 hari. Namun, untuk unit tertentu dari badan pemerintah yang dibentuk berdasarkan peraturan hukum perundang-undangan atau pembiayaannya berdasarkan atau bersumber dari APBN atau APBD akan dikecualikan dari ketentuan ini.

Badan yang dikecualikan tersebut telah diatur oleh ketentuan subjek pajak khusus di bawah kebijakan pemerintah pusat atau daerah. Adapun contoh dari badan yang dikecualikan tersebut adalah BUMN, BUMD.

Sementara itu, untuk warisan yang belum terbagi akan dinyatakan sebagai subjek pajak dalam negeri karena untuk menggantikan satu kesatuan dari pewaris. Mendapat perlindungan hukum Indonesia dan dapat melakukan aktivitas ekonomi di Indonesia.

Subjek Pajak Luar Negeri

  • Ruang lingkup penghasilan yang dapat dikenakan pajak SPLN meliputi penghasilan yang berasal dari Indonesia saja atau asal sumber penghasilan di Indonesia.
  • Dasar Pengenaan Pajak SPLN akan dikenakan berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif sepadan
  • Tarif Pajak SPLN dikenanakan Tarif Sepadan PPh (Pasal 26) atau sesuai dengan tax treaty yaitu tariff khusus Pasal 16 atau sesuai dengan tariff menurut P3B (Tax-Treaty).
  • Tidak berkewajiban memiliki NPWP SPLN.
  • Tidak wajib menyampaikan SPT Masa maupun Tahunan untuk Kewajiban Penyampaian SPT SPLN.
  • Merupakan pembayaran yang Final kecuali yang berubah status pada Pembayaran Pajak Tahun Berjalan SPLN.
  • Orang atau badan tersebut tidak dapat pengurangan atas Subjek pajak orang pribadi SPLN.
  • Tdk mempunyai hak untuk mengajukan Keberatan dan Banding SPLN.
  • Tidak terdapat kewajiban untuk Pembukuan dan Pencatatan SPLN.

Penjelasan

Subjek pajak luar negeri akan mencakup orang pribadi yang tidak pernah bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tapi tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan usaha tetap yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia namun dapat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan bisnis di Indonesia.